Palu, Jumat, 6 Desember 2024 (Akurat, Berisi & Berimbang) sebuah insiden mengejutkan terjadi di SPBU Tavanjuka, Palu, yang melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan manajer SPBU. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng citra institusi TNI, tetapi juga menyentil perhatian publik terhadap kebijakan baru terkait pengisian bahan bakar.
Kronologi Kejadian
Insiden bermula ketika Letnan Satu Infanteri Agus Yudo meminta pengisian BBM jenis pertalite sebanyak lima liter untuk kendaraan pribadinya. Namun, manajer SPBU, Asriadi Hamzah, menolak permintaan tersebut karena Agus tidak memiliki kode QR yang diperlukan, sesuai dengan aturan yang berlaku sejak 1 Desember 2024. Asriadi bahkan menawarkan bantuan untuk mendaftarkan kode QR agar pelaku dapat melanjutkan pengisian. Meski demikian, tawaran ini ditolak, dan ketegangan mulai memuncak ketika Agus menampar telinga Asriadi setelah penolakan berlanjut.
Sikap Asriadi
Setelah insiden tersebut, Asriadi menggelar konferensi pers di mana ia menegaskan komitmennya untuk mengambil jalur hukum. Ia telah mengunjungi Denpom XIII-2 Palu untuk melaporkan tindakan pelaku, tetapi diminta untuk melengkapi dokumen visum dan surat keterangan berobat. Meskipun telah dilakukan mediasi di Kodim 1306/Donggala, Asriadi tetap pada pendiriannya untuk tidak berdamai dan melanjutkan proses hukum. "Saya tidak bisa berdamai, dan saya siap membawa kasus ini ke jalur hukum," tegasnya.
Aturan Baru Pengisian BBM
Penerapan kode QR dalam pembelian BBM jenis pertalite adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidaktepatan dalam pengalokasian sumber daya. Meskipun demikian, implementasi aturan ini menemui berbagai kendala, terutama bagi konsumen yang belum memahami dan belum mendaftar untuk mendapatkan kode QR.
Dampak terhadap Institusi TNI
Insiden ini mencoreng reputasi TNI dan menggugah diskusi publik tentang pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi panutan, tindakan kekerasan ini dapat merugikan citra TNI di mata masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai kebijakan baru, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan prosedur baru. Pihak SPBU, termasuk Asriadi, menyatakan komitmennya untuk membantu konsumen dalam proses pendaftaran kode QR, selama prosedur diikuti dengan benar. Penyuluhan yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya salah paham antara pihak pengelola SPBU dan konsumen.
(RED)