JSON Variables

Penegakan Hukum Tanpa Tendensi Politik, Hasto Telah di Tetapkan Sebagai Tersangka



Jakarta, Rabu 25 Desember 2024 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Dalam sebuah pernyataan yang tegas, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilandasi penegakan hukum yang murni. Ia berharap agar tidak ada unsur tendensi politik dalam proses tersebut, mengingat hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.

Keberadaan Jaminan Hukum

Rudianto mengingatkan bahwa ”menemukan kesalahan boleh, tetapi mencari kesalahan tidak boleh.” Pernyataan ini mencerminkan kerapuhan yang bisa terjadi dalam sistem hukum ketika kepentingan politik mengalahkan keadilan. Sebagai legislator yang bertugas di bidang hukum, ia terus mendorong agar setiap kasus yang ditangani KPK dilakukan secara transparan dan adil.

Rudianto menekankan betapa pentingnya netralitas dalam penegakan hukum. Jika penegakan hukum terkesan memiliki motif politik, maka integritas KPK bisa dipertanyakan. Hal ini berdampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diharapkan masyarakat. Ia juga mengungkapkan harapan agar pimpinan KPK yang baru dilantik dapat memastikan lembaga tersebut beroperasi secara independen dan profesional.

Proses Penanganan Kasus dan Menjaga Kepercayaan Publik

Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto bermula dari dugaan keterlibatannya dalam suap yang terkait dengan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Rudianto menekankan perlunya meluruskan dan memurnikan proses hukum supaya tidak ada kesan bahwa individu tertentu sedang menjadi target.

Rudianto menambahkan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum yang tersedia. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK adalah hal yang sangat penting, sehingga integritas dan netralitas lembaga itu harus terus dijaga. Sistem hukum yang solid akan mampu menangkal berbagai macam gangguan, termasuk yang bersifat politis.

Komitmen Komisi III DPR RI

Sebagai bagian dari Komisi III DPR RI, Rudianto memastikan akan terus mengawasi kinerja KPK untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak hanya fair tetapi juga mencerminkan keadilan. Perhatian terhadap ketidakberpihakan dan kesetaraan sangat penting agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif.

Dalam konteks ini, sinergi antara semua pihak, termasuk DPR dan KPK, menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang transparan. Rudianto menyatakan dukungannya untuk memastikan setiap tindakan hukum bukan saja berfungsi sebagai alat penegakan tetapi juga sebagai pendidikan bagi masyarakat terkait pentingnya keadilan.




(RED)
 

Lebih baru Lebih lama

Facebook