Jakarta, 07 Desember 2024 (Akurat, Berisi & Berimbang) Pada sebuah pertemuan penting, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pejabat, dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran pemerintah, terutama terkait dengan perjalanan dinas ke luar negeri. Langkah ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Biaya Perjalanan Dinas
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa biaya perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp 47,8 triliun per tahun. Angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran negara perlu dikelola dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pengurangan perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen diusulkan sebagai langkah strategis dalam penghematan.
Potensi Penghematan
Prabowo menekankan bahwa dengan mengurangi perjalanan dinas, negara berpotensi menghemat sekitar Rp 15 triliun. Sebagai gambaran, jumlah ini setara dengan banyak proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan, seperti bendungan, irigasi, atau perbaikan sekolah. Dalam pidatonya, Prabowo bahkan mengajak para menteri untuk 'puasa' dalam melakukan perjalanan dinas selama lima tahun, yang jika diterapkan bisa menghemat sekitar USD 1,5 miliar, atau sekitar Rp 23,9 triliun.
Pentingnya Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Kemudian, Prabowo menegaskan bahwa dana yang dihemat dari pengurangan perjalanan dinas bisa dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyediaan makanan bagi siswa di sekolah. Semua program ini membutuhkan alokasi anggaran yang tepat agar bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pengurangan Acara Seremonial
Selain perjalanan dinas, Presiden juga mengimbau pemimpin daerah untuk mengurangi acara-acara seremonial yang tidak mendesak. Dengan mengurangi kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang konkret, pemimpin daerah dapat lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi warga. Prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
(RED)