Dugaan Kolusi Kasus Sertifikat Pagar Laut, Mahfud MD Desak Pemerintah Ungkap Fakta di Balik Penerbitan Sertifikat

Jakarta, Senin 27 Januari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pagar laut. Ia menuding adanya keterlibatan oknum dari dalam pemerintahan yang berperan dalam proses tersebut. Mahfud menekankan bahwa penerbitan HGB dalam jumlah yang besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya konspirasi atau kolusi di antara mereka yang memiliki wewenang.

Dampak dan Implikasi Hukum

Menurut Mahfud, isu ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan dapat membuka jalan untuk investigasi hukum. Ia menambahkan bahwa tindakan seperti ini dapat menyasar lebih dari sekadar individu, namun juga menyeret institusi yang terlibat sehingga menciptakan dampak negatif bagi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. “Enggak mungkin bisa keluar HGB sebanyak itu,” ungkap Mahfud, menyoroti betapa seriusnya masalah ini (Mahfud, 2023).

Kepentingan Umum dan Transparansi

Kepentingan publik sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Mahfud menyatakan bahwa publik berhak mengetahui fakta sebenarnya dari penerbitan sertifikat yang terkait dengan pagar laut. Keterbukaan informasi akan menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, kolusi harus diselidiki secara menyeluruh agar keadilan dapat ditegakkan (Mahfud, 2023).

Kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk pagar laut yang disebutkan oleh Mahfud MD merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama dalam konteks penegakan hukum dan transparansi. Penelitian lebih lanjut dan investigasi dapat membuka jalan untuk reformasi yang diperlukan dalam pengelolaan aset publik serta perlindungan hak masyarakat terhadap lahan dan sumber daya.




(RED)