.png)
Pekanbaru, Sabtu 11 Januari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Dalam lingkungan pemerintahan, kasus korupsi selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat adalah dugaan korupsi dana hibah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Kota Pekanbaru yang melibatkan dua orang tersangka, yaitu Yose Saputra dan Ade Siswanto. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, terutama karena melibatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.
Pada tahun 2020, kedua tersangka tengah menjabat sebagai Ketua dan Bendahara LAMR Pekanbaru. Mereka diduga menyalahgunakan dana hibah senilai Rp1 miliar yang semestinya dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung pelestarian budaya dan adat Melayu di Riau. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Proses Hukum
Pada tahun 2020, kedua tersangka tengah menjabat sebagai Ketua dan Bendahara LAMR Pekanbaru. Mereka diduga menyalahgunakan dana hibah senilai Rp1 miliar yang semestinya dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung pelestarian budaya dan adat Melayu di Riau. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Proses Hukum
Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim) Polresta Pekanbaru, AKP Markus Sinaga, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memproses kedua tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya tindakan korupsi yang serius dan dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat bagi kedua tersangka.
Ancaman hukuman yang menanti mereka bukanlah hal yang sepele. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, tindakan korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun, serta denda yang sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penanganan kasus korupsi di Indonesia, di mana pemerintah berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan menjaga integritas lembaga publik.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Kasus ini tidak hanya berdampak pada kedua tersangka tetapi juga pada masyarakat luas. Dana hibah sebesar Rp1 miliar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan adat dan budaya telah hilang begitu saja, meninggalkan dampak negatif pada pelestarian budaya Melayu di Riau. Masyarakat berhak mendapat transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana publik.
Di samping itu, kasus ini berpotensi merusak citra LAMR sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelindung dan pengembang budaya Melayu. Jika stigma negatif mengenai korupsi terus menggerogoti lembaga-lembaga seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat bisa semakin menurun.
Pentingnya Pengawasan dan Akuntabilitas
Ke depannya, kasus Yose Saputra dan Ade Siswanto menegaskan pentingnya pengawasan serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga lembaga sosial dan adat harus memiliki mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, potensi terjadinya tindak pidana korupsi akan tetap ada, yang tentunya merugikan masyarakat.
(RED)