Mengembalikan Kepercayaan Publik kepada Penegak Hukum Pasca Kasus Penembakan

Jakarta, Sabtu 11 Januari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Kasus penembakan Ilyas Abdul Rahman (48), bos rental, oleh oknum anggota TNI AL di KM 45 Tol Tangerang-Merak mengundang perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dampak Penembakan Terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini memunculkan kekecewaan yang mendalam di kalangan keluarga korban. Mereka mengklaim bahwa permohonan mereka untuk mendapatkan pendampingan dan pengawalan dari polisi ditolak. Penolakan ini startling dan menciptakan kesan bahwa penegak hukum tidak berfungsi sebagai pelindung masyarakat yang seharusnya mereka wakili.

Respons Kepolisian

Menanggapi isu ini, Brigjen Trunoyudo, Karo Pemas Div Humas Polri, menjelaskan bahwa tidak semua anggota Polri dapat dipandang secara umum dalam situasi ini. Ia mendorong masyarakat untuk tetap melapor jika menginginkan bantuan. Trunoyudo menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan pengaduan yang ada, menyatakan bahwa anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk melayani dan melindungi masyarakat.

Struktur Dukungan Kepolisian

Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa jika satuan terdepan, seperti polsek, tidak mampu menangani isu tertentu, mereka dapat meminta bantuan dari polres atau bahkan polda. Ini menunjukkan bahwa ada sistem dukungan terstruktur di dalam kepolisian, di mana setiap tingkatan bisa memberikan penguatan kepada yang lebih bawah. Hal ini diharapkan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat.

Langkah Membangun Kembali Kepercayaan

Namun, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret. Otoritas kepolisian diharapkan untuk tidak hanya merespons pasca insiden, tetapi juga secara proaktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Edukasi tentang hak-hak warga dan transparansi dalam proses hukum harus ditingkatkan untuk menciptakan positiveness dan kepercayaan.

Secara keseluruhan, kasus penembakan Ilyas Abdul Rahman mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia dalam menjaga kepercayaan publik. Penting bagi kepolisian untuk meminta evaluasi internal dan menindaklanjuti keluhan masyarakat untuk memastikan hak dan perlindungan dapat ditegakkan secara adil. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum; oleh karena itu, upaya untuk memperbaikinya harus menjadi prioritas utama.

(RED)