Jakarta, Senin 13 Januari 2025 (Akurat,Berisi dan Berimbang) Pergeseran dalam cara kita mengakses obat dan makanan, baik melalui jalur online maupun offline, telah memudahkan munculnya praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas isu ini secara serius.
Pertemuan di Mabes Polri
Pertemuan di Mabes Polri
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (10/1) di Mabes Polri ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan distribusi obat dan makanan di Indonesia. Ikrar menekankan tingginya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, mencapai hampir 400 miliar USD, mencakup berbagai produk mulai dari obat, makanan, hingga minuman.
Ikrar mengungkapkan bahwa praktik kejahatan dalam sektor obat dan makanan masih marak, baik melalui platform digital maupun secara langsung. Oleh karena itu, sinergi antara BPOM dan Polri menjadi suatu keharusan untuk menanggulangi fenomena tersebut. Terlebih lagi, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di BPOM yang terbatas, hanya 600 orang, membuat koordinasi dengan Polri menjadi penting untuk optimalisasi pengawasan.
Komitmen dalam Penindakan
Kapolri juga menegaskan dukungannya untuk memperkuat kolaborasi ini. Ia berharap sinergi yang dibangun dapat meningkatkan kualitas produk yang beredar di masyarakat, serta memberikan efek positif terhadap pertumbuhan industri obat dan menurunkan harga di pasaran. Penindakan terhadap mafia obat dan kosmetik menjadi salah satu prioritas agar masyarakat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.
Dengan adanya kerjasama antara BPOM dan Polri, diharapkan tindakan tegas terhadap praktik ilegal di bidang obat dan makanan dapat lebih efektif. Hal ini bukan hanya demi perlindungan konsumen, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Doc : Polda Metro Jaya
(RED)