.png)
Jakarta, Sabtu 01 Februari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Ketua Umum Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) menegaskan bahwa tidak ada wartawan yang pantas disebut "Bodrex", istilah yang merujuk pada wartawan tidak profesional. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas komentar Menteri Desa yang dinilai menggeneralisasi profesi wartawan. Ketua Umum JWI menekankan bahwa semua wartawan resmi telah dilengkapi dengan surat tugas dan kartu pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers.
"Tidak ada wartawan yang bisa disebut 'Bodrex'. Semua wartawan yang tergabung dalam organisasi resmi telah memenuhi syarat dan memiliki legitimasi hukum. Jika ada individu yang bertindak tidak profesional, sebaiknya digunakan istilah 'oknum wartawan', bukan menggeneralisasi seluruh profesi," tegas Ketua Umum JWI.
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Desa membuat komentar yang dianggap merugikan reputasi profesi jurnalistik. Ketua Umum JWI mengingatkan bahwa generalisasi semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap wartawan yang telah bekerja keras menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai aturan hukum.
"Tidak ada wartawan yang bisa disebut 'Bodrex'. Semua wartawan yang tergabung dalam organisasi resmi telah memenuhi syarat dan memiliki legitimasi hukum. Jika ada individu yang bertindak tidak profesional, sebaiknya digunakan istilah 'oknum wartawan', bukan menggeneralisasi seluruh profesi," tegas Ketua Umum JWI.
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Desa membuat komentar yang dianggap merugikan reputasi profesi jurnalistik. Ketua Umum JWI mengingatkan bahwa generalisasi semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap wartawan yang telah bekerja keras menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai aturan hukum.
.png)
Ketua Umum JWI menekankan pentingnya membedakan antara wartawan profesional dan oknum yang menyalahgunakan posisi mereka. "Wartawan yang tergabung dalam JWI telah menjalani pelatihan dan memiliki sertifikasi yang menunjukkan kompetensi mereka. Mereka juga dilindungi oleh undang-undang yang mengatur profesi jurnalistik," ujarnya.
Ia juga mengimbau pejabat publik, termasuk Menteri Desa, untuk lebih bijak dalam memilih kata-kata saat berbicara tentang wartawan. "Penggunaan istilah 'oknum' lebih tepat untuk merujuk pada individu yang melakukan pelanggaran, bukan menggeneralisasi seluruh profesi," tambahnya.
Dorongan untuk Dialog Antar Pihak
Ketua Umum JWI menyarankan agar dilakukan dialog antara wartawan dan pejabat pemerintah untuk membahas isu-isu terkait profesi jurnalistik. "Dengan dialog, kita bisa mencari solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan menjaga integritas profesi wartawan," ucapnya.
Menjaga Integritas Profesi Jurnalistik
Diskusi mengenai istilah yang digunakan untuk menyebut wartawan dinilai sangat penting dalam menjaga integritas profesi jurnalistik. Ketua Umum JWI berharap masyarakat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.
"Wartawan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga kredibilitas profesi ini dengan tidak menggeneralisasi tindakan segelintir oknum," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, JWI berharap agar stigma negatif terhadap wartawan dapat dihilangkan dan kerja keras wartawan profesional dihargai sebagaimana mestinya.
(RED)