.png)
Subang, Minggu 2 Februari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Ketua LSM HARIMAU DPC Subang, A. Rahman, bersama Sekretaris Nurhamid dan Komandan Kotama Dede Rohendi, mengeluarkan pernyataan keras mengecam ucapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dinilai mencemarkan nama baik LSM dan wartawan. Pernyataan Menteri tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi pada 1 Februari 2025 yang disiarkan langsung melalui YouTube.
Dalam acara tersebut, Menteri Yondri menyebut oknum wartawan dan LSM sebagai "bodrek" dan meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menangkap mereka. Ia juga menuding oknum tersebut kerap meminta uang hingga satu juta rupiah dari kepala desa. Pernyataan ini dinilai sebagai generalisasi yang berbahaya dan berpotensi merusak reputasi seluruh profesi jurnalis dan LSM di Indonesia.
"Kami sebagai LSM HARIMAU DPC Subang tidak terima dengan pernyataan tersebut. Ini sangat memalukan dan menyinggung perasaan insan pers serta LSM. Kami akan melaporkan hal ini kepada Presiden dan membawanya ke ranah hukum," tegas A. Rahman, Ketua LSM HARIMAU DPC Subang.
Nurhamid, Sekretaris LSM HARIMAU, menambahkan bahwa pernyataan Menteri Yondri disampaikan tanpa bukti yang jelas dan dinilai sangat tidak bertanggung jawab. "Pernyataan ini tidak hanya merugikan LSM dan wartawan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap peran kami sebagai kontrol sosial," ujarnya.
Komandan Kotama Dede Rohendi juga menegaskan bahwa LSM HARIMAU akan menuntut pertanggungjawaban Menteri Yondri. "Figur pejabat harus bisa menjaga ucapan, apalagi ini disampaikan di depan publik. Jika perlu, Menteri Yondri harus diganti karena tidak mencerminkan sikap yang pantas sebagai pejabat negara," tegasnya.
LSM HARIMAU DPC Subang berencana mengajukan laporan resmi kepada Presiden dan meminta tindakan tegas terhadap Menteri Yondri. Mereka menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merugikan organisasi mereka, tetapi juga seluruh LSM dan wartawan di Nusantara yang telah bekerja keras menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Dalam acara tersebut, Menteri Yondri menyebut oknum wartawan dan LSM sebagai "bodrek" dan meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menangkap mereka. Ia juga menuding oknum tersebut kerap meminta uang hingga satu juta rupiah dari kepala desa. Pernyataan ini dinilai sebagai generalisasi yang berbahaya dan berpotensi merusak reputasi seluruh profesi jurnalis dan LSM di Indonesia.
"Kami sebagai LSM HARIMAU DPC Subang tidak terima dengan pernyataan tersebut. Ini sangat memalukan dan menyinggung perasaan insan pers serta LSM. Kami akan melaporkan hal ini kepada Presiden dan membawanya ke ranah hukum," tegas A. Rahman, Ketua LSM HARIMAU DPC Subang.
Nurhamid, Sekretaris LSM HARIMAU, menambahkan bahwa pernyataan Menteri Yondri disampaikan tanpa bukti yang jelas dan dinilai sangat tidak bertanggung jawab. "Pernyataan ini tidak hanya merugikan LSM dan wartawan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap peran kami sebagai kontrol sosial," ujarnya.
Komandan Kotama Dede Rohendi juga menegaskan bahwa LSM HARIMAU akan menuntut pertanggungjawaban Menteri Yondri. "Figur pejabat harus bisa menjaga ucapan, apalagi ini disampaikan di depan publik. Jika perlu, Menteri Yondri harus diganti karena tidak mencerminkan sikap yang pantas sebagai pejabat negara," tegasnya.
LSM HARIMAU DPC Subang berencana mengajukan laporan resmi kepada Presiden dan meminta tindakan tegas terhadap Menteri Yondri. Mereka menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merugikan organisasi mereka, tetapi juga seluruh LSM dan wartawan di Nusantara yang telah bekerja keras menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
(RED n Aung S Mandala)