Jakarta, Kamis 13 Februari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan langkah strategis dengan memangkas anggaran sebesar Rp 20,5 triliun dari total anggaran awal Rp 126,6 triliun pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Meski demikian, efisiensi ini tidak akan memengaruhi belanja pegawai yang tetap di angka Rp 59,4 triliun.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini terutama menyasar biaya operasional seperti **perjalanan dinas** dan **biaya rapat**. “Efisiensi ini mencakup perjalanan dinas, rapat-rapat, dan hal-hal lainnya. Ini adalah bagian dari semangat bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Sandi.
Efisiensi Tanpa Ganggu Kinerja
Meski terjadi pengurangan anggaran, Sandi menegaskan bahwa kinerja Polri tidak akan terganggu. Justru, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat dialokasikan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Efisiensi ini dilakukan demi mendukung program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dana yang dihemat akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas,” jelasnya.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan penghematan anggaran, pemerintah memiliki lebih banyak ruang untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sandi juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat,” tambah Sandi.
Langkah Ke Depan
Polri berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, sambil tetap memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dengan efisiensi ini, diharapkan Polri dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab.
Efisiensi anggaran bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya bersama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih efisien demi kemajuan bangsa.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini terutama menyasar biaya operasional seperti **perjalanan dinas** dan **biaya rapat**. “Efisiensi ini mencakup perjalanan dinas, rapat-rapat, dan hal-hal lainnya. Ini adalah bagian dari semangat bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung keberlanjutan program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Sandi.
Efisiensi Tanpa Ganggu Kinerja
Meski terjadi pengurangan anggaran, Sandi menegaskan bahwa kinerja Polri tidak akan terganggu. Justru, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat dialokasikan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Efisiensi ini dilakukan demi mendukung program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dana yang dihemat akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas,” jelasnya.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan penghematan anggaran, pemerintah memiliki lebih banyak ruang untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sandi juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat,” tambah Sandi.
Langkah Ke Depan
Polri berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, sambil tetap memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dengan efisiensi ini, diharapkan Polri dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab.
Efisiensi anggaran bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya bersama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih efisien demi kemajuan bangsa.
(RED)