Jakarta, Rabu 12 Februari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan menginstruksikan penghematan besar-besaran senilai Rp 306 triliun. Salah satu langkah utama yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke sektor-sektor prioritas, terutama perbaikan infrastruktur pendidikan.
Dalam pengumuman resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hanya perjalanan dinas dengan tugas resmi yang akan diperbolehkan, sementara perjalanan pribadi harus dibiayai secara mandiri oleh pejabat terkait. "Kita harus memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penghematan ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk memprioritaskan kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Salah satu sektor yang akan menjadi fokus utama dari realokasi anggaran ini adalah perbaikan sekolah. Saat ini, dari total 330.000 sekolah di Indonesia, anggaran pemerintah hanya mampu merenovasi sekitar 20.000 sekolah. Dengan penghematan yang dilakukan, diharapkan lebih banyak sekolah yang dapat diperbaiki, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan.
"Kita tidak bisa terus mengabaikan kondisi sekolah-sekolah yang rusak. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, dan kita harus memastikan setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang layak," tambah Prabowo.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menyambut positif langkah penghematan ini, menganggapnya sebagai upaya serius pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa langkah penghematan ini akan dilakukan secara bertahap dan diawasi ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran. "Kita akan memastikan setiap rupiah yang dihemat dialokasikan ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, terutama pendidikan," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi generasi muda Indonesia. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk memenuhi janji pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prioritas anggaran yang lebih tepat sasaran.
Dalam pengumuman resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hanya perjalanan dinas dengan tugas resmi yang akan diperbolehkan, sementara perjalanan pribadi harus dibiayai secara mandiri oleh pejabat terkait. "Kita harus memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penghematan ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk memprioritaskan kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
Salah satu sektor yang akan menjadi fokus utama dari realokasi anggaran ini adalah perbaikan sekolah. Saat ini, dari total 330.000 sekolah di Indonesia, anggaran pemerintah hanya mampu merenovasi sekitar 20.000 sekolah. Dengan penghematan yang dilakukan, diharapkan lebih banyak sekolah yang dapat diperbaiki, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan.
"Kita tidak bisa terus mengabaikan kondisi sekolah-sekolah yang rusak. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, dan kita harus memastikan setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang layak," tambah Prabowo.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menyambut positif langkah penghematan ini, menganggapnya sebagai upaya serius pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa langkah penghematan ini akan dilakukan secara bertahap dan diawasi ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran. "Kita akan memastikan setiap rupiah yang dihemat dialokasikan ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, terutama pendidikan," tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi generasi muda Indonesia. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk memenuhi janji pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prioritas anggaran yang lebih tepat sasaran.
(RED)