Hanoi, Rabu 12 Februari 2025 (Akurat, Berisi dan Berimbang) Pemerintah Vietnam sedang mempersiapkan langkah besar dalam reformasi birokrasi dengan rencana memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Langkah ini diambil untuk menghemat anggaran negara hingga miliaran dolar, meniru kebijakan serupa yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, reformasi ini juga akan berdampak pada nasib sekitar 100.000 pegawai negeri yang terancam diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.
Rencana ini akan segera diajukan ke Parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai bagaimana target pemangkasan jumlah pegawai yang besar tersebut akan tercapai. Langkah ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, terutama di negara komunis seperti Vietnam, di mana bekerja untuk pemerintah sering dianggap sebagai pekerjaan seumur hidup.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam setengah tahun lalu, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah." Dalam pidatonya pada Desember lalu, Lam menggunakan analogi kesehatan untuk menjelaskan pentingnya reformasi ini. "Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," ujarnya.
Reformasi ini digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior Vietnam. Selain memangkas jumlah kementerian dan lembaga, langkah ini juga akan memengaruhi berbagai sektor, termasuk media, pegawai negeri, polisi, dan militer. Semua sektor tersebut akan menghadapi pemangkasan jumlah personel sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan upaya "diet" anggaran, namun tidak dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga seperti yang dilakukan Vietnam dan AS. Langkah Vietnam ini menjadi sorotan internasional, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap struktur birokrasi dan tenaga kerja.
Reformasi birokrasi Vietnam ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah, meski harus dibayar dengan "obat pahit" berupa pemangkasan jumlah pegawai. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah Vietnam akan mengelola transisi ini tanpa menimbulkan gejolak sosial yang besar di tengah masyarakat.
Dengan rencana ini, Vietnam menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efektif, meski harus melalui proses yang tidak mudah. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pemerintah.
Rencana ini akan segera diajukan ke Parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai bagaimana target pemangkasan jumlah pegawai yang besar tersebut akan tercapai. Langkah ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, terutama di negara komunis seperti Vietnam, di mana bekerja untuk pemerintah sering dianggap sebagai pekerjaan seumur hidup.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam setengah tahun lalu, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah." Dalam pidatonya pada Desember lalu, Lam menggunakan analogi kesehatan untuk menjelaskan pentingnya reformasi ini. "Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," ujarnya.
Reformasi ini digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior Vietnam. Selain memangkas jumlah kementerian dan lembaga, langkah ini juga akan memengaruhi berbagai sektor, termasuk media, pegawai negeri, polisi, dan militer. Semua sektor tersebut akan menghadapi pemangkasan jumlah personel sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan upaya "diet" anggaran, namun tidak dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga seperti yang dilakukan Vietnam dan AS. Langkah Vietnam ini menjadi sorotan internasional, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap struktur birokrasi dan tenaga kerja.
Reformasi birokrasi Vietnam ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah, meski harus dibayar dengan "obat pahit" berupa pemangkasan jumlah pegawai. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah Vietnam akan mengelola transisi ini tanpa menimbulkan gejolak sosial yang besar di tengah masyarakat.
Dengan rencana ini, Vietnam menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efektif, meski harus melalui proses yang tidak mudah. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pemerintah.
(RED)