Bandung, 23 Maret 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme guna menangani aksi-aksi ormas yang meresahkan dan intimidasi terhadap perusahaan-perusahaan dengan dalih pengajuan tunjangan hari raya (THR). Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 21 Maret 2025, di Bandung.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa telah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dan militer untuk memuluskan pembentukan satgas ini. "Saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin besok, atau Senin kami akan mengeluarkan surat keputusan," ujarnya. Keresahan masyarakat atas banyaknya aksi intimidasi yang dilakukan oleh ormas dan LSM menjadi titik perhatian utama dalam inisiatif ini.
Dalam pernyataannya, Dedi menyoroti contoh nyata dari premanisme yang mengganggu ketenangan warga, termasuk peristiwa di Kota Bekasi di mana keamanan terancam oleh kelompok yang mengaku sebagai ormas. Ia juga mencatat kejadian di Kabupaten Bekasi di mana sebuah ormas menaburkan sampah di depan Kantor Dinas Kesehatan sebelum meminta maaf. Selain itu, aparat kepolisian juga telah menangkap enam orang pelaku pemerasan di kawasan industri Surya Cipta.
Tempat tersebut merupakan lokasi pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD yang diharapkan dapat menyerap hingga 16 ribu tenaga kerja. Dedi Mulyadi meyakinkan bahwa permasalahan di kawasan ini telah teratasi, termasuk akses tol dan koneksi listrik yang sudah siap. "Tahun ini rekrutmen segera dilaksanakan," ujarnya.
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti maraknya praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja di Jawa Barat. Ia mencatat kolaborasi antara oknum dari berbagai kalangan yang memanfaatkan situasi ini, dengan biaya yang berkisar antara Rp3 juta hingga Rp30 juta per orang. "Praktik percaloan ini tidak boleh terjadi lagi di Jawa Barat," tegasnya, menambahkan bahwa perusahaan diharapkan melakukan rekrutmen yang lebih transparan.
(RED)