Kab. Bekasi, 25 Maret 2025 -Pelayanan prima merupakan salah satu pilar penting dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan publik. Namun, realita di lapangan sering kali berbeda dengan harapan. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal, justru menghadapi sejumlah kritik terkait kinerjanya dibawah kepemimpinan Darman Satia Halomoan Simanjuntak.
Kinerja pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah ketidakpastian waktu dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan pengurusan kompensasi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, seperti Tol Japek II Sisi Selatan. Masyarakat mengeluhkan bahwa proses ini memakan waktu yang sangat lama, dan hal ini menjadi penghambat bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Kisah Warga yang Terdampak
Kinerja pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah ketidakpastian waktu dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan pengurusan kompensasi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, seperti Tol Japek II Sisi Selatan. Masyarakat mengeluhkan bahwa proses ini memakan waktu yang sangat lama, dan hal ini menjadi penghambat bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Kisah Warga yang Terdampak
Seorang warga Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, yang enggan disebutkan namanya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap pelayanan BPN. "Sekarang BPN kok jadi sangat lambat begini. Saya ngurus pengurusan kompensasi pembebasan lahan yang terkena Proyek Tol Japek lamanya bukan main hingga 2 tahun belum selesai juga," keluhnya. Ia menambahkan bahwa masalah ini menghambat berbagai urusan lainnya, sehingga memperburuk situasi mereka.
Keberadaan media sebagai pengawas publik dihadapkan pada tantangan tersendiri. Awak media yang mencoba mencari kejelasan mengenai proses pengurusan lahan di BPN Kabupaten Bekasi mendapati kesulitan dalam mendapatkan informasi. Beberapa petugas yang berhasil ditemui tidak dapat memberikan jawaban pasti penyelesaian mengenai proses pengadaan tanah Imbas Tol Japek II. Bahkan, ketika mencoba untuk menemui pimpinan bagian pengadaan, Johan, tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan alasan rapat.
Penundaan dan ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Pelayanan yang lambat dan bertele-tele dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Hal ini menjadi sebuah sinyal peringatan bahwa BPN Kabupaten Bekasi harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal.
Masalah pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi mencerminkan pentingnya manajemen dan efisiensi dalam urusan publik. Diperlukan langkah tegas dari pihak BPN untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada demi memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif. Harapan masyarakat harus direspons dengan tindakan nyata agar pelayanan publik tidak hanya menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.
(RED)