Kalsel, 14 Maret 2025 - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan mengambil langkah tegas dalam mengatasi penyimpangan distribusi barang subsidi dengan mengamankan ratusan tabung gas elpiji 3 kilogram dan solar ilegal. Operasi ini dilakukan di dua lokasi berbeda oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha, mengungkapkan bahwa sebanyak 2,5 ton bio solar ilegal ditemukan di daerah Pelaihari dan Tabalong. Penemuan ini menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, mengingat kedua jenis barang ini merupakan subsidi pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, 179 tabung gas elpiji diamankan di Pelaihari karena dijual dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. “Pelaku menjual barang subsidi dengan harga di atas HET. Mereka menggunakan truk dan mobil yang telah dimodifikasi untuk mendistribusikan elpiji dan solar ilegal ini,” ujar Kapolda saat konferensi pers di Halaman Belakang Polda Kalsel, Kamis (13/3/2025).
Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 125 tabung elpiji kosong dan 54 tabung yang masih berisi dari sebuah pangkalan gas di Kabupaten Tanah Laut. Salah satu pangkalan, Pangkalan Ardedim di Jalan Karang Jawa, terlibat dalam penjualan gas elpiji dengan harga Rp22 ribu per tabung, padahal harga resmi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp19 ribu berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/197-KUM/2017.
Kapolda menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini. “Kami belum bisa memastikan jumlah tersangka karena proses gelar perkara masih berlangsung,” ungkapnya.
Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel, Bondan Tri Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menunggu hasil penyelidikan untuk menentukan sanksi bagi pangkalan yang terlibat dalam praktik ini. Ia juga mengapresiasi Polda Kalsel yang responsif dalam memberantas penyimpangan distribusi gas elpiji bersubsidi.
Polda Kalsel berkomitmen untuk terus mengawasi peredaran barang bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi.
(RED)