JSON Variables

Polri Perketat Pengawasan, Tindak Tegas Premanisme Berkedok Ormas


Jakarta, 17 Maret 2025 – Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Dengan kuatnya momentum investasi yang sedang dibangun di negara ini, Polri memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional dan dunia usaha. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Polri dalam menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha di Tanah Air.

Sebelum melakukan tindakan hukum, Polri mengedepankan langkah-langkah yang bersifat preventif dan pre-emtif. Sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum. Polri juga aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap modus-modus pemerasan dan intimidasi yang sering dilakukan oleh oknum tertentu.

Brigjen Pol. Trunoyudo menekankan bahwa setiap laporan dari pengusaha dan investor yang mengalami gangguan akan ditindaklanjuti secara serius. Polri berkomitmen untuk menjamin keamanan investasi di Indonesia. Keterbukaan komunikasi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman.

Polri juga mengimbau masyarakat dan pengusaha agar tidak ragu dalam melaporkan segala bentuk pemerasan dan gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum ormas. Brigjen Pol. Trunoyudo memastikan bahwa pelapor akan mendapatkan perlindungan dan bahwa laporan mereka akan ditangani dengan profesionalisme. Dengan kombinasi pendekatan preventif, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas, Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang bebas dari gangguan premanisme, yang selama ini merugikan dunia usaha dan perekonomian nasional.


(RED)
Lebih baru Lebih lama

Facebook