Jakarta, Selasa 05 Maret 2025 - Kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan Pertamina telah menjadi sorotan publik, mengungkapkan kerugian negara yang mencapai angka fantastis. Dalam periode dari tahun 2018 hingga 2023, kerugian tersebut hampir mencapai Rp 1.000 triliun, menunjukkan dampak serius terhadap keuangan negara.
Menurut catatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam tahun 2018 saja. Praktik korupsi yang melibatkan permainan minyak mentah ini diduga telah berlangsung selama lebih dari lima tahun, dengan pelaku yang berani mengambil keuntungan secara ilegal.
Dalam periode tersebut, total kerugian yang diderita negara diyakini mencapai Rp 968,5 triliun. Anehnya, fee yang diterima oleh para pelaku korupsi berkisar antara 13-15 persen, yang sayangnya dibebankan kepada negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Korupsi dalam sektor energi, terutama dalam kasus Pertamina, bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Menurut catatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam tahun 2018 saja. Praktik korupsi yang melibatkan permainan minyak mentah ini diduga telah berlangsung selama lebih dari lima tahun, dengan pelaku yang berani mengambil keuntungan secara ilegal.
Dalam periode tersebut, total kerugian yang diderita negara diyakini mencapai Rp 968,5 triliun. Anehnya, fee yang diterima oleh para pelaku korupsi berkisar antara 13-15 persen, yang sayangnya dibebankan kepada negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Korupsi dalam sektor energi, terutama dalam kasus Pertamina, bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
(RED)